I for Investigasi-Integrity dan Indonesia

Selasa, 27 April 2021

Itjen KLHK,  Tanggal 27 April 2021, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi secara secara luring dan daring dengan penerapan protokol kesahatan pada UPT Kementerian LHK di 4 Provinsi (Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara).

Maksud sosialisasi tersebut adalah edukasi dan kampanye anti korupsi kepada ASN Kementerian LHK. Sedangkan tujuannya untuk membangkitkan kesadaran ASN Kementerian LHK mengenai dampak korupsi dan membangun budaya anti korupsi dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kementerian LHK. Adapun muatan subtansi materi yang disampaikan antara lain.

1. Pemahaman terkait korupsi oleh ASN selaku birokrat yang menjadi bagian pilar eksekutif dan pelayanan publik dalam Sistem Integritas Nasional adalah sebuah keniscayaan dalam menjaga public trust. Sebab ASN memiliki risiko (kerentanan) pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan tindakan/putusan administrasi pemerintahan berupa abuse of power, conflict of interest, dan korupsi.
2. Red Flag Korupsi lingkup KLHK antara lain Pengelolaan APBN, Procurement, Perizinan/pelayanan publik lainnya. 
3. Inspektorat Investigasi menginisisasi sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Diharapkan dari sosialisasi ini, merupakan penyebarluasan informasi sekaligus sebagai bentuk internalisasi kesadaran untuk membangun budaya anti korupsi  diseluruh jajaran KLHK.

 

Salin Tautan :